Wakil Ketua Dpr 2023

Video: DPR Sebut Implementasi PPN 12% Tak Bisa Ditunda

Jakarta - Rapat Paripurna ke-26 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwarnai dengan peristiwa mengejutkan ketika Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said terjatuh usai membacakan Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebelumnya telah disetujui bahwa komposisi keanggotaan pada setiap komisi atau AKD berjumlah 44-45 orang. Namun, menurutnya telah disepakati juga bahwa ada batas terendah jumlah anggota yakni sebanyak 41 orang dan batas maksimal sebanyak 49 orang.

"Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?" kata Puan yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam agenda rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut, dia pun menunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

Berikut komposisi ketua dan wakil ketua komisi serta badan di DPR RI yang didapatkan oleh fraksi-fraksi partai politik:

PDI PerjuanganKetua: 4 (Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara)Wakil Ketua: 16

Partai GolkarKetua: 3 (Komisi X, Komisi XI, Komisi XII)Wakil Ketua: 17

Partai GerindraKetua: 3 (Komisi III, Komisi IV, Badan Legislasi)Wakil Ketua: 16

Partai NasDemKetua: 3 (Komisi II, Komisi IX, Komisi XIII)Wakil Ketua: 6

Partai Kebangkitan BangsaKetua: 2 (Komisi VI, Komisi VII)Wakil Ketua: 9

Partai Keadilan SejahteraKetua: 2 (Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Badan Aspirasi Masyarakat)Wakil Ketua: 6

Partai Amanat NasionalKetua: 2 (Komisi VII, Mahkamah Kehormatan Dewan)Wakil Ketua: 4

Partai DemokratKetua: 1 (Badan Urusan Rumah Tangga)Wakil Ketua: 6.

Baca juga: Waka DPR sebut mitra kerja AKD mulai disusun Senin

Baca juga: Puan: Komposisi mitra kerja AKD diparipurnakan Selasa

Baca juga: Jazilul sebut PKB akan memimpin dua komisi di DPR RI

Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor: Chandra Hamdani Noor Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, CNBC Indonesia-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menunjuk ketua dan wakil ketua dari 13 Komisi yang ada di DPR. Penunjukan pimpinan komisi di DPR dilakukan dalam rapat di tiap komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPR sesuai dengan bidangnya masing-masing.

"Pimpinan DPR secara maraton menetapkan pimpinan komisi-komisi," kata Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (22/10/2024).

Berikut ini merupakan daftar pimpinan komisi di DPR.

Bidang: Pertahanan, Luar Negeri dan Informatika

Ketua: Utut Adianto (Fraksi PDIP)

Wakil Ketua: Budisatrio Djiwandono (Fraksi Gerindra); Ahmad Heryawan (Fraksi PKS); Anton Sukartono (Fraksi Demokrat)

Bidang: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan dan Pemberdayaan Aparatur

Ketua: Rifqinizamy Karsayuda (Fraksi Nasdem)

Wakil Ketua: Aria Bima (Fraksi PDIP); Bahtra Banong (Fraksi Gerindra); dan Dede Yusuf (Fraksi Demokrat)

Bidang: Penegakan Hukum

Ketua: Habiburohkman (Fraksi Gerindra)

Wakil Ketua: Dede Indra Permana (Fraksi PDIP), Rano Alfath (Fraksi PKB), Ahmad Sahroni (Nasdem)

Bidang: Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

Ketua: Siti Hediati atau Titiek Soeharto (Gerindra)

Wakil Ketua: Alex Indra Lukman (PDIP), Abdul Kharis (PKS), Ahmad Yohan (PAN)

Bidang: Infrastruktur dan Perhubungan

Ketua: Lasarus (Fraksi PDIP)

Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan (Fraksi Gerindra), Syaiful Huda (PKB), Roberth Rouw (Nasdem)

Bidang: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN

Ketua: Anggia Erma Rini (PKB)

Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto (PDIP), Andre Rosiade (Gerindra), Eko Hendro Purnomo (PAN)

Bidang: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi

Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN)

Wakil Ketua: Evita Nursanti (PDIP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Chusnunia Chalim (PKB)

Bidang: Agama, Sosial, Perempuan dan Anak

Ketua: Marwan Dasopang (Fraksi PKB)

Wakil Ketua: Abidin Fikri (PDIP), Abdul Wachid (Gerindra), Anshori Siregar (PKS)

Bidang: Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

Ketua: Felly Estelita Runtuwene (Nasdem)

Wakil Ketua: Charles Honoris (PDIP), Putih Sari (Gerindra), Nihayatul Wafiroh (PKB)

Bidang: Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi

Ketua: Hetifah Sjaifudian (Golkar)

Wakil Ketua: Esti Wijayantin (Fraksi PDIP), Himmatul Aliyah (Gerindra), Lalu Hadrian Irfani (PKB), Mahfudz Abdurrahman (PKS)

Bidang: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan

Ketua: Muhammad Misbakhun (Golkar)

Wakil Ketua: Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) , Mohamad Hekal (Gerindra), Hanif Dakhiri (PKB)

Bidang: ESDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi

Ketua: Belum ada (Diproyeksikan untuk Golkar)

Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Putri Zulkifli Hasan (PAN)

Bidang: Reformasi Regulasi dan HAM

Wakil Ketua: Andreas Hugo Pairera (PDIP), Sugiat Santoso (Gerindra), dan Rinto Subekti (Demokrat)

Ketua: Said Abdullah (Fraksi PDIP)

Wakil Ketua: Wihadi Wiyanto (Fraksi Gerindra), Muhidin M. Said (Fraksi Golkar), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), dan Syarief Alkadrie (Fraksi NasDem)

Saksikan video di bawah ini:

Hal itu sempat membuat gaduh anggota DPR lain yang menyaksikan anggota Banggar dari Fraksi Golkar itu terjatuh. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan riwayat penyakitnya.

Menurut Doli, kondisi Muhidin belakangan ini bisa dikatakan sehat. Ia juga mengatakan bahwa rekannya itu tak memiliki riwayat penyakit.

Ia menilai Muhidin hanya mengalami kelelahan. Sebab agenda Badan Anggaran DPR RI selama 2-3 minggu ini cukup intensif.

"Nggak ada ya setau saya, saya relatif agak dekat juga ya. Pak Muhidin ini senior saya di Golkar dulu juga di HMI, di KAHMI. Selama ini baik-baik aja sehat-sehat aja beliau itu. Apalagi sekarang sama-sama di Bappilu juga di Golkar, kami rapat sampai malam terus keliling ke daerah-daerah kayaknya nggak ada apa-apa," ungkap Doli.

Profil  Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohamad Said

Anggota DPR Fraksi Golongan Karya (Golkar) itu bernama lengkap Muhidin Mohamad Said, S.E, M.BA. diketahui Muhidin saat ini duduk di Komisi XI DPR RI.

Halaman Selanjutnya :

Ia merupakan politikus yang lahir pada 7 Oktober 1950 di Soppeng, Sulawesi Selatan. Mohmmad Said memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.

KURNIA SARI ALKAS, S.H., M.H.

1. CPNS Calon Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, TMT 01/12/2001

2. PNS Calon Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, TMT 01/06/2003

3. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, TMT 08/07/2005

4. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sangatta, TMT 01/03/2010

5. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wonosari, TMT 30/10/2013

6. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan, TMT 03/01/2017

7. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klaten, TMT 14/02/2022

8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, TMT 26/07/2024

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Habiburokhman dilantik menggantikan mantan Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa yang telah wafat.

Pelantikan tersebut dilakukan di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2023). Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasco.

Dasco mengatakan pelantikan Habiburokhman sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI didasari surat dari pimpinan Fraksi Partai Gerindra. Surat itu diterima pimpinan DPR pada 3 Juli 2024.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pimpinan dan anggota Komisi III yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Fraksi Partai Gerindra Nomor A787 Fraksi Gerindra DPR RI tanggal 3 Juli 2023. Perihal penyampaian penggantian Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra," kata Dasco.

"Atas dasar surat tersebut maka terjadi perubahan susunan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari unsur Fraksi Partai Gerindra, yaitu semula Saudara Almarhum Desmond Junaidi Mahesa, anggota nomor A118 yang telah meninggalkan kita diganti dengan Saudara Habiburokhman nomor anggota A77," sambungnya.

Dasco lalu menanyakan persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi III DPR soal Habiburokhman menggantikan Desmond menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR. Seluruh anggota pun menyetujui pelantikan itu.

"Maka saya akan menanyakan kepada forum, apakah pergantian Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari unsur Fraksi Partai Gerindra yang semula almarhum Saudara Desmond Junaidi Mahesa nomor A118 dapat digantikan oleh Saudara Habiburokhman nomor anggota A77?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab para pimpinan dan anggota Komisi III DPR. Dasco pun mengetok palu.

Berikut susunan pimpinan Komisi III DPR RI:Ketua F-PDIP: Bambang Wuryanto Wakil Ketua F-Golkar: Adies KadierWakil Ketua F-Gerindra: HabiburokhmanWakil Ketua F-NasDem: Ahmad SahroniWakil Ketua F-PAN: Pangeran Khaerul Saleh

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui DPRD masing-masing provinsi bukan lagi dipilih oleh rakyat secara langsung karena berbiaya mahal.

Menurut dia, tingginya biaya pemilihan gubernur itu terlihat pada Pilkada 2024. Misalnya, Pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 triliun untuk Pilkada Jawa Barat saja, belum lagi ditambah biaya pemilihan gubernur di wilayah lainnya.

"Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit," kata Jazilul di Jakarta, Kamis.

Dikatakan bahwa otonomi daerah sejatinya diberikan kepada kabupaten/kota sehingga pilkada langsung cukup di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, pilkada secara langsung di tingkat provinsi harus dievaluasi.

Jazilul mengemukakan bahwa demokrasi harus tetap berjalan dan rakyat harus mendapat kesempatan untuk partisipasi. Kendati demikian, penggunaan anggaran harus tetap menjadi perhatian.

Persoalan biaya politik itu, kata dia, harus menjadi pembicaraan di antara partai-partai politik. Pembahasan itu bisa pada momen revisi paket undang-undang politik dengan sistem omnibus law, yang menggabungkan UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.

Selain pemilihan gubernur melalui DPRD, dia juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres) agar tidak bersamaan untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih presiden maupun anggota legislatif secara saksama.

Ia berpendapat bahwa pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak menyebabkan calon anggota DPR RI luput dari perhatian masyarakat. Pasalnya, pikiran dan perhatian masyarakat tertuju pada pemilihan presiden.

Baca juga: Titi mendorong penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada dalam satu naskah

Baca juga: DKPP RI: Penyatuan UU Kepemiluan dapat tingkatkan kualitas demokrasi

Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor: D.Dj. Kliwantoro Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Dewan Rakyat Inggris Sir Lindsay Harvey Hoyle di Gedung Parlemen Inggris, di Londong, Rabu (1/2), demikian keterangan Kedutaan Besar RI London, Jumat.

Puan berada di Inggris untuk memenuhi undangan Sir Lindsay Hoyle saat menghadiri pertemuan puncak P20 (G20 Parliamentary Speaker’s Summit) di Jakarta pada Oktober 2022.

Dalam pertemuan itu, Puan antara lain menyampaikan bahwa Indonesia mendukung dan mengharapkan perdagangan yang bebas, adil dan tidak diskriminatif dengan mengoptimalkan kerangka kerja sama bilateral yang sudah disepakati.  Pernyataan tersebut disampaikan Puan terkait rencana Inggris mengimplementasikan Due Diligence on Forest Risk Commodities, yang merupakan aturan untuk mencegah penggunaan komoditas yang dihasilkan dari proses deforestasi.

Puan mengundang Parlemen Inggris bekerja sama mewujudkan kolaborasi kemitraan yang setara, mewujudkan komitmen bersama terhadap nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta kerja sama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. '''Indonesia dan Inggris dapat berkontribusi pada komitmen global pengurangan emisi melalui kerja sama di sektor energi bersih," ujarnya.

Selain itu, Puan mengajak Parlemen Inggris terus meningkatkan kerja sama antarparlemen yang dapat berkontribusi dalam membantu penyelesaian berbagai permasalahan di dunia.

Sementara itu Sir Hoyle menyebut Indonesia memiliki keunggulan ekowisata termasuk di daerah luar Bali yang dapat dipromosikan untuk menarik wisatawan asal Inggris.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan partainya akan mendapatkan tiga posisi ketua dan enam posisi wakil ketua dalam struktur komisi di DPR periode 2024-2029. Dari semua posisi tersebut, dia mengatakan yang baru dipastikan akan dipimpin Nasdem adalah Komisi IX.

"Berdasarkan paripurna telah disampaikan Nasdem dapat tiga ketua dan enam wakil. Nanti komposisinya siapa dan di mana saja, ini lagi diproses. Tapi yang pasti di komisi sembilan akan tetap dipimpin Nasdem," kata Saan saat ditemui di kompleks gedung DPR, Rabu, 16 Oktober 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Komisi IX periode 2019-2014 diketuai politikus Nasdem, Felly Estelita Runtuwene. Komisi ini membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan.

Selain akan memimpin komisi IX, Saan belum bisa memastikan dua komisi yang akan diketuai oleh kader Nasdem. Dia mengatakan hal tersebut akan dibahas dalam rapat fraksi. "Yang pasti itu baru di komisi sembilan, yang lain nanti akan menyusul," kata dia.

Sebelumnya DPR sudah mengumumkan jumlah anggota untuk 13 komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029. Susunan ini disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 15 Oktober 2204.

Dari 13 komisi yang ada, delapan di antaranya akan diisi oleh 45 anggota dewan dan sisanya diisi oleh 44 anggota.

Puan menyebutkan, AKD terdiri atas Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Khusus (Pansus), serta Badan Aspirasi Masyarakat.

Puan merinci Badan Aspirasi Masyarakat berisikan 19 anggota. Lalu, Baleg beranggotakan 90 anggota dan Bamus 58 anggota. Kemudian, MKD memiliki 17 anggota serta BURT DPR 25 anggota.

Sementara itu, Banggar memiliki 105 anggota dan Pansus 30 anggota. BAKN terdiri atas 19 anggota, BKSAP 45 Anggota, dan Badan Aspirasi Masyarakat 19 anggota.

Puan juga menyampaikan jumlah kursi ketua yang didapatkan oleh tiap fraksi. PDIP mendapatkan 4 kursi ketua dan 16 wakil ketua di AKD. Kemudian, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem masing-masing mendapat tiga kursi ketua AKD.

Sementara untuk posisi wakil ketua, Golkar mendapatkan 17 kursi, Gerindra 16 kursi, dan NasDem 6 kursi wakil ketua. Lalu, ada PKB, PKS, dan PAN yang masing-masing mendapatkan dua kursi ketua AKD.

Selain itu, PKB mendapat 9 kursi wakil ketua, PKS 6 kursi wakil ketua, dan PAN dapat 4 kursi wakil ketua. Kemudian, Partai Demokrat hanya mendapatkan satu kursi ketua AKD dan 6 wakil ketua.

Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.